INFO MEDIA NASIONAL Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengikuti live talkshow yang dihelat oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri pada Kamis (16/04/2026).
Live Talk Show mengusung tema besar “Kepemimpinan Berintegritas antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Rakyat” ini, diikuti secara virtual oleh jajaran pejabat teras Pemkab Bekasi dari Ruang Command Center Diskominfosantik. Hadir dalam agenda tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, bersama Asisten Administrasi Umum (Asda III), Iis Sandra Yanti, serta jajaran kepala perangkat daerah lainnya.
Di forum tersebut, Pemkab Bekasi kembali menegaskan komitmennya dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas, demi menjaga amanah rakyat di tengah dinamika kekuasaan.
Dalam forum tersebut, Asda III Iis Sandra Yanti menggarisbawahi bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan fondasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam merumuskan kebijakan.
“Dalam menjalankan tugas kedinasan, ASN wajib membentengi diri dengan integritas yang kokoh. Hal ini krusial agar setiap program kerja yang dieksekusi benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Iis.
Instrumen Penguatan Tata Kelola
Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Iis menjelaskan bahwa Pemkab Bekasi terus memperkuat berbagai instrumen pengendalian, antara lain:
SPIP: Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
MCP: Tindak lanjut aktif terhadap Monitoring Center for Prevention.
SAKIP & Manajemen Kinerja: Optimalisasi sistem akuntabilitas dan performa instansi secara menyeluruh.
Upaya sistematis ini dilakukan guna menjamin bahwa seluruh aparatur bekerja secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Selain aspek internal, Pemkab Bekasi juga menaruh perhatian serius pada kualitas layanan masyarakat. Iis mendorong adanya standarisasi yang lebih ketat agar masyarakat merasakan dampak langsung dari perbaikan birokrasi.
Langkah-langkah strategis yang dijalankan meliputi penerapan prosedur operasional yang baku dan tidak berbelit-belit, Standar Pelayanan Terukur, dengan menetapkan indikator kepuasan yang jelas bagi warga, serta peningkatan kompetensi petugas agar lebih responsif dan solutif dalam melayani.
“Pelayanan publik adalah prioritas utama. Mulai dari SOP yang pasti hingga kesiapan SDM di lapangan, semuanya harus selaras agar masyarakat mendapatkan layanan optimal sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Sebagai penutup, Iis kembali menegaskan bahwa memegang teguh prinsip integritas adalah bentuk pengabdian tertinggi pemerintah daerah bagi warga Kabupaten Bekasi. Nilai ini akan terus dijaga sebagai pedoman utama dalam setiap gerak langkah birokrasi.
