INFO MEDIA NASIONAL, Kota Bekasi – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto memastikan seluruh korban kecelakaan KA yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu, mendapatkan haknya secara layak.
Tri Adhianto menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya saat menghadiri kegiatan doa bersama untuk para korban kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di kawasan Stasiun Bekasi Timur.
Di kesempatan itu, Tri Adhianto juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban.
Doa bersama ini, kata Tri, menjadi momen refleksi sekaligus ungkapan duka mendalam atas peristiwa tragis yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.
Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang masih menjalani perawatan, mendapatkan haknya secara layak, termasuk santunan bagi ahli waris dan jaminan perawatan bagi korban luka sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.
“Sebagai kepala daerah, saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. Pemerintah memastikan seluruh korban mendapatkan haknya, baik santunan bagi ahli waris maupun penanganan maksimal bagi korban yang sedang dirawat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi perhatian dari pemerintah pusat, mulai dari Presiden RI, Menteri Koordinator, hingga Gubernur Jawa Barat yang turut memberikan dukungan dan bantuan bagi para korban sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.
Dalam upaya mencegah kejadian serupa, Pemerintah Kota Bekasi telah mengambil langkah cepat dengan memperketat penjagaan di sejumlah perlintasan sebidang, khususnya di wilayah Bulak Kapal dan Ampera. Penjagaan dilakukan secara terus-menerus oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk memastikan keselamatan pengguna jalan.
Wali Kota menekankan bahwa sistem pengamanan perlintasan ke depan harus beralih ke sistem elektrikal, mengingat saat ini masih dilakukan secara manual. Ia juga menyoroti pentingnya kompetensi petugas penjaga pintu perlintasan.
“Penjagaan pintu kereta itu tidak bisa sembarangan, harus ada ilmunya. Kami akan mengusulkan 22 orang untuk mengikuti pelatihan, dengan kuota awal 16 orang, agar penjagaan lebih profesional dan sesuai standar keselamatan,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Bekasi juga akan menutup perlintasan kereta ilegal yang masih ada, termasuk di wilayah Kranji. Penutupan direncanakan mulai dilakukan segera demi menghindari risiko kecelakaan berulang.
“Lebih baik masyarakat memutar sedikit daripada harus menghadapi risiko kecelakaan yang bisa merenggut nyawa,” tegasnya.
Terkait solusi jangka panjang, Wali Kota Bekasi menyampaikan bahwa pembangunan flyover di kawasan Bulak Kapal menjadi prioritas. Rencana tersebut tengah dirumuskan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, dengan target pembahasan pembebasan lahan senilai Rp116 miliar rampung pada akhir Mei.
Ia berharap seluruh ikhtiar yang dilakukan, baik oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, maupun pihak PT KAI, dapat berjalan lancar demi meningkatkan keselamatan transportasi di Kota Bekasi.
“Ini adalah ikhtiar bersama. Semoga semua prosesnya dilancarkan dan ke depan tidak ada lagi kejadian serupa,” tutupnya.
