200.000 Unit Kendaraan Listrik bakal Dapat Subsidi Pemerintah Mulai Juni 2026

Selasa, 5 Mei 2026 - 21:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Mobil Listrik.(Foto: Istimewa)

Ilustrasi Mobil Listrik.(Foto: Istimewa)

INFO MEDIA NASIONAL, Jakarta – Upaya pemerintah dalam mengakselerasi transisi energi melalui adopsi kendaraan listrik kian serius. Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah secara resmi mengumumkan rencana pemberian subsidi besar-besaran yang menyasar 200 ribu unit kendaraan listrik sepanjang tahun ini.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa program insentif ini dijadwalkan mulai terealisasi pada awal Juni 2026. Keputusan ini diambil setelah adanya koordinasi intensif dengan kementerian terkait guna memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Dalam konferensi pers APBN, Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini merupakan respons terhadap proposal dari Kementerian Perindustrian.

Ada dua misi utama yang ingin dicapai melalui kebijakan ini, pertama memacu daya beli dan konsumsi masyarakat.dan kedua, menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM).

“Saya tertarik dengan proposal mereka karena selain mendorong konsumsi, kita juga bisa mengurangi konsumsi bahan bakar,” ujar Purbaya.

Pemerintah telah membagi kuota subsidi secara merata antara kendaraan roda empat dan roda dua dengan skema sebagai berikut:

Mobil Listrik: Alokasi tahap pertama sebanyak 100.000 unit. Besaran nominal per unitnya akan diumumkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Motor Listrik: Alokasi tahap pertama sebanyak 100.000 unit dengan nilai subsidi sebesar Rp5 juta per unit.

Purbaya menegaskan bahwa kuota ini bersifat fleksibel. Jika antusiasme masyarakat tinggi dan kuota awal tersebut habis, pemerintah berkomitmen untuk menambah alokasi subsidi tersebut secara berkelanjutan.

Percepatan penyaluran subsidi ini dipandang strategis untuk menjaga resiliensi APBN dan stabilitas ekonomi domestik. Secara spesifik, kebijakan ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi jangka pendek, khususnya untuk memperkuat performa ekonomi pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2026.

“Juni awal seharusnya sudah mulai berjalan,” pungkasnya, menegaskan kesiapan pemerintah dalam mengeksekusi program ini.

Berita Terkait

APBN September 2026 Defisit Rp319 Triliun, Menkeu Suahasil: Masih On Track
BREAKING NEWS! MK tolak Gugatan Perselisihan Hasil Pilpres 2024 soal Ijazah Wapres Gibran
Presiden Prabowo Lantik Jenderal Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri dan Komjen Wahyu Hadiningrat Sebagai Wakapolri
Imbas Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Dirjenpas Mashudi Resmi Mengundurkan Diri
Besok 20,000 Buruh Demo di Gedung DPR RI, Polisi Imbau Pengendara Cari Rute Alternatif
Kekayaan Rp3,19 Miliar Jadi Sorotan: Kalapas dan 4 Pejabat Dinonaktifkan, Buntut Temuan ‘Apartemen Mewah’ di Area Belakang Lapas Cibinong
BREAKING NEWS! Innalilahi wa Innailaihi Raji’un, Guruh Soekarno Putra Tutup Usia Hari Ini
Soroti Anggaran Pemda, Presiden sebut Sudah Ditransfer, Tapi Tidak Digunakan
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 07:43 WIB

APBN September 2026 Defisit Rp319 Triliun, Menkeu Suahasil: Masih On Track

Rabu, 7 Oktober 2026 - 07:16 WIB

BREAKING NEWS! MK tolak Gugatan Perselisihan Hasil Pilpres 2024 soal Ijazah Wapres Gibran

Kamis, 1 Oktober 2026 - 19:57 WIB

Presiden Prabowo Lantik Jenderal Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri dan Komjen Wahyu Hadiningrat Sebagai Wakapolri

Kamis, 1 Oktober 2026 - 19:35 WIB

Imbas Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Dirjenpas Mashudi Resmi Mengundurkan Diri

Senin, 28 September 2026 - 22:43 WIB

Besok 20,000 Buruh Demo di Gedung DPR RI, Polisi Imbau Pengendara Cari Rute Alternatif

Berita Terbaru