INFO MEDIA NASIONAL Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara menanggapi rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah belakangan ini.
Tito menilai, fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai kasus hukum semata, melainkan ada indikasi masalah yang lebih mendalam pada sistem politik di tanah air.
Kepada awak media di Kompleks Parlemen pada Senin (13/4), Tito melontarkan sebuah pertanyaan retoris mengenai proses terpilihnya para pemimpin daerah tersebut. Ia menekankan bahwa dalam sistem saat ini, rakyatlah yang memegang mandat penuh dalam menentukan pilihan.
“Jawaban saya cuma satu saja: yang memilih siapa? Rakyat, kan? Artinya, mungkinkah ini berkaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin lahirnya pemimpin berkualitas?” ujar Tito.
Meski ada pemimpin baik yang lahir dari sistem ini, lanjut mantan Kapolri ini, kenyataannya masih banyak pula yang terjerat kasus korupsi. Hal ini mengisyaratkan adanya masalah sistematis dalam cara negara menjaring calon pemimpinnya.
Tito menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi maraknya korupsi di tingkat daerah. Mulai dari masalah kesejahteraan, moral hazard, hingga integritas personal. Namun, kata dia, poin utamanya tetap tertuju pada beban biaya politik yang sangat tinggi dalam sistem pilkada langsung.
Ia pun membeberkan sisi positif dan negatif penyelenggaraan Pilkada.
Sisi Positif: Memberikan hak demokrasi langsung kepada masyarakat.
Sisi Negatif: Menuntut ongkos politik yang sangat mahal dan tidak memberikan jaminan integritas tokoh yang terpilih.
Keresahan Mendagri ini mencuat seiring dengan intensitas KPK dalam melakukan tangkap tangan.
Teranyar, yang menjadi sorotan adalah penangkapan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk tahun anggaran 2025-2026.
