INFO MEDIA Nasional, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari Board of Peace (BoP), menyusul invasi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Hasanuddin mengatakan, partisipasi Indonesia di BoP telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi karena organisasi tersebut membiarkan agresi militer terhadap bangsa lain. “Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tecermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran,” ujar Hasanuddin.
Ini 5 Desakan dalam Petisi Bersama Masyarakat Sipil Usai AS-Israel Serang Iran Politikus PDI-P menegaskan, langkah keluar dari BoP bukan berarti Indonesia abai terhadap isu perdamaian dunia. Menurut dia, langkah tersebut justru dapat mengembalikan posisinya sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan independen.
“Serta berpihak pada perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa,” kata Hasanuddin. Hasanuddin khawatir keputusan tetap berada dalam BoP dapat menimbulkan persoalan lebih besar dan membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia.
Indonesia Didesak Keluar dari Board of Peace “Daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” tutur Hasanuddin. Di samping itu, keterlibatan Indonesia di Board of Peace besutan Presiden AS Donald Trump telah membuat pemerintah tak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi tersebut. “Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain,” kata Hasanuddin.
Lebih lanjut, Hasanuddin menekankan bahwa posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain, dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. Hasanuddin berpandangan, Indonesia berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan. “Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah,” ujar dia.
Dia juga mengingatkan bahwa mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan. Kemenlu RI: Jangan Sampai Ganggu Mandat BoP “Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakn terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengeklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” ucap Hasanuddin.
Dia menambahkan, alokasi anggaran untuk partisipasi Tentara Nasional Indonesia dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif. “Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia,” ujar Hasanuddin. (Imn).
