INFOMEDIA Nasional, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah darurat menyikapi erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Menyusul setelah pemerintah daerah yang mengalihkan kegiatan belajar-mengajar di sekolah menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) demi melindungi siswa dan para guru, BGN pun mengambil keputusan untuk membekukan sementara layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah-daerah yang terdampak.
Pengalihan ke sistem PJJ sendiri resmi berjalan sejak Senin (7/9/2026), dengan rentang waktu yang disesuaikan pada diskresi pemerintah daerah setempat. Karena aktivitas tatap muka di lingkungan sekolah diliburkan, otomatis pembagian MBG bagi para peserta didik juga dihentikan sementara waktu.
Khairul Hidayati, selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, menekankan bahwa perombakan skema operasional ini murni dilakukan untuk menjaga keamanan pelaksanaan program sekaligus merespons situasi tanggap darurat secara tanggap.
“Faktor keselamatan peserta didik beserta seluruh warga sekolah merupakan prioritas tertinggi kami dalam meramu penyesuaian MBG ini. Saat sekolah mengalihkan proses belajarnya ke rumah, tata cara penyaluran MBG pun harus ikut beradaptasi. Ini penting supaya program tetap presisi sasaran, aman, dan beriringan dengan regulasi penanganan bencana,” terang Hida pada Minggu (6/9/2026).
Penerapan skema PJJ ini merujuk pada regulasi resmi, yakni Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 mengenai Satuan Pendidikan Aman Bencana, serta dikuatkan oleh Surat Edaran Mandikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 terkait Pembelajaran dalam Situasi Darurat. Kedua payung hukum tersebut menjadi acuan utama agar kegiatan belajar tetap mengedepankan aspek keselamatan serta kesiapsiagaan di daerah rawan bencana.
Merujuk pada pendataan per Minggu (6/9/2026), durasi PJJ di tiap kawasan terdampak diputuskan berbeda-beda sesuai tingkat kerawanan wilayah. Provinsi Lampung menerapkan PJJ selama dua hari, yaitu Senin dan Selasa (7–8 September 2026). Sedangkan Provinsi Banten menerapkan PJJ selama tiga hari, berlanjut hingga Rabu (7–9 September 2026).
Hida menggarisbawahi bahwa jeda operasional ini bukan berarti pembatalan Program MBG. Langkah ini murni penyesuaian teknis akibat berubahnya skema belajar di sekolah selama masa tanggap darurat.
“Perubahan ini sifatnya tidak permanen dan sangat bergantung pada kondisi di lapangan. BGN bergerak aktif mengawasi situasi dan terus berkoordinasi dengan pemda serta para pemangku kepentingan, sehingga begitu situasi kondusif, penyaluran MBG bisa langsung diaktifkan kembali,” tambahnya.
Guna menentukan kebijakan lanjutan, BGN intensif melakukan koordinasi lintas instansi untuk memantau perkembangan terkini di kawasan bencana. Langkah ini krusial untuk memastikan kesiapan pihak sekolah maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat aktivitas sekolah tatap muka kembali dibuka.
BGN menegaskan bahwa aspek keselamatan penerima manfaat adalah fondasi utama dalam menjalankan MBG. Oleh sebab itu, tiap penyesuaian di lapangan selalu memperhitungkan kesiapan sekolah, instruksi pemerintah daerah, serta kesiapan unit SPPG.
Begitu kondisi kebencanaan melandai dan kebijakan sekolah kembali normal, operasional MBG di kawasan tersebut akan langsung disesuaikan. BGN berikhtiar menjaga keberlanjutan program MBG agar tetap berjalan aman, terukur, dan tepat guna bagi seluruh penerima manfaat.
