INFOMEDIA Nasional, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai masalah, yang lagi-lagi terjadi insiden keracunan menimpa anak didik.
Insiden dugaan keracunan pangan terkait pelaksanaan Program besutan Prabowo – Gibran itu kembali merebak di berbagai penjuru tanah air pada minggu pertama September 2026. Ratusan peserta didik beserta tenaga pendidik dikabarkan menderita gejala keracunan seusai mengonsumsi santapan yang disediakan oleh program pemerintah tersebut.
Tak hanya itu, kasus serupa dilaporkan datang dari puluhan instansi pendidikan yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, hingga Aceh. Berdasarkan catatan dinas kesehatan serta instansi medis setempat, sejumlah guru dan murid terindikasi mengalami gangguan kesehatan pascamenyantap menu MBG.
Maraknya kasus ini kembali mengundang kritik tajam terhadap mekanisme distribusi makanan MBG, yang selama ini mengandalkan sistem terpusat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, salah satunya, yang mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) agar konsep operasional program dievaluasi total.
Desakan itu disampaikan Charles saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip dari situs resmi DPR, Jumat (4/9/2026).
Charles menyarankan agar pola penyediaan makanan diubah, dari yang semula berpusat di dapur komunal (SPPG) menjadi dapur mandiri berbasis sekolah.
Menurut Charles, maraknya angka kejadian ini menandakan adanya kelemahan mendasar yang sifatnya sistemik. Merujuk pada data per 2 September 2026, akumulasi korban terdampak telah menembus 50.059 jiwa dari 460 insiden keracunan yang tersebar di 36 provinsi serta 245 kabupaten/kota.
“Artinya, hampir semua provinsi pernah mengalami kasus keracunan dalam dua tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/kota juga sudah pernah mengalami kasus akibat program MBG,” tegas Charles
Charles menjelaskan bahwa keberadaan dapur di tiap sekolah mampu memangkas jeda waktu antara proses penyajian dan waktu konsumsi oleh para siswa. Pemangkasan durasi ini diyakini efektif meminimalisasi potensi kontaminasi pada hidangan.
Ia mengingatkan adanya ketetapan BGN yang mewajibkan menu MBG dihabiskan paling lambat empat jam setelah selesai dimasak. Dalam rentang waktu tersebut, pengelolaan suhu sajian memegang peranan amat krusial guna menjaga kelaikan makanan.
“Setelah empat jam, makanan di suhu ruang berada pada critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, risiko kontaminasi bakteri semakin tinggi,” paparnya.
Apabila fasilitas memasak berlokasi langsung di area sekolah, tahapan pengiriman makanan ke ruang kelas dapat dipersingkat. Mekanisme ini diharapkan membuat hidangan bisa langsung disantap dalam kondisi segar, sekaligus mempermudah pengawasan pada aspek penyimpanan hingga penyajian.
Dampak Ekonomi Lokal dan Solusi Kompensasi
Di samping aspek keselamatan pangan, Charles memandang konsep dapur sekolah membawa nilai tambah bagi perekonomian warga di sekitar lingkungan pendidikan.
Kebutuhan bahan mentah untuk program MBG dapat diserap langsung dari pedagang pasar, peternak, maupun petani lokal di sekitar sekolah. Alhasil, rantai pasok program ini turut memberdayakan para pelaku usaha kecil setempat.
Kendati demikian, peralihan mekanisme ini tetap wajib mempertimbangkan nasib dan keberlangsungan unit SPPG yang sudah terlanjur beroperasi.
Sebagai jalan keluar, Charles menyarankan pemerintah untuk mengalokasikan ganti rugi bagi pengelola dapur SPPG eksis, jika nantinya skema dapur sekolah resmi diterapkan.
“Kalau kita mau beralih ke sistem dapur sekolah, ya diganti kerugian saja. Pemerintah membayarkan sekali cukup, tidak lagi menjadi beban selama program berjalan,” ungkapnya.
Gagasan perombakan ini menjadi salah satu opsi konkret di tengah mencuatnya kembali kasus dugaan keracunan MBG. Penyesuaian skema penyediaan ini diharapkan mampu memperketat standar keamanan pangan tanpa mencederai tujuan utama program dalam memenuhi gizi para siswa.
