INFO MEDIA Nasional, Jakarta – KPK tahan Yaqut dalam kasus kuota haji. Yaqut sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Januari lalu. Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Saat menuju mobil tahanan, Yaqut mengaku tidak menerima uang dari kasus kuota haji, dan menyatakan hanya mementingkan keselamatan jemaah haji.
Pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai menyidik kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Saat menuju mobil tahanan, Yaqut mengaku tidak menerima uang dari kasus kuota haji, dan menyatakan hanya mementingkan keselamatan jemaah haji.
Pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai menyidik kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.
Pada 9 Januari 2026, KPK mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut dan Gus Alex.
Namun, Yaqut mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026 dan terdaftar dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.
Pada 19 Februari 2026, KPK mengumumkan perpanjangan pencegahan ke luar negeri hanya untuk Yaqut dan Gus Alex. Sementara, Fuad tidak diperpanjang.
Pada 27 Februari 2026, KPK mengumumkan telah menerima audit dari BPK RI mengenai kerugian keuangan negara akibat kasus kuota haji. Kemudian pada 4 Maret 2026, KPK mengumumkan kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut mencapai miliaran rupiah.
Bagaimana duduk perkara kasus ini?
Dugaan korupsi kuota haji ini terungkap dari penyelidikan KPK. Mereka memantau distribusi kuota haji tambahan, sebesar 20.000 orang, dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia pada musim haji 2024.
Indonesia mendapat tambahan kuota itu karena masa tunggu jemaah haji reguler mencapai puluhan tahun.
Setelahnya, Kementerian Agama membagi kuota tambahan tersebut, setengah untuk kuota haji regular dan setengah untuk kuota haji khusus. Pembagian itu mereka sahkan lewat Surat Keputusan Menteri Agama 130/2024.
Surat keputusan ini menjadi salah satu barang bukti penting dalam pengusutan dugaan korupsi kuota haji, kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, 12 Agustus lalu.
KPK, kata Asep, menilai surat keputusan itu bertentangan dengan UU 8/2019. Beleid itu mengatur bahwa pembagian kuota haji regular dan khusus tidak boleh sama besar.
Asep berkata, regulasi itu mengatur agar pembagian kuota regular sebanyak 92% dan sisanya barulah untuk kuota khusus.
KPK kini tengah menelisik orang yang mengawali kebijakan membagi kuota tambahan dari Arab Saudi itu menjadi sama rata antara kuota haji reguler dan khusus.
“Apakah kebijakan ini bottom-up (dari bawah) atau top-down (dari atas) atau memang dua-duanya, ketemu di frekuensi yang sama, bahwa dari bawah inginnya begitu, yang dari atas juga inginnya begitu,” kata Asep.
Berbasis dari analisis itu, KPK menggali lebih jauh dugaan pelanggaran hukum.
Hasilnya, mereka mendapati bahwa pejabat Kementerian Agama pernah bertemu sejumlah pengusaha perjalanan haji, tak lama usai kuota tambahan terbit.
Yaqut tidak hadir dalam pertemuan tersebut, kata Asep. Namun selaku pejabat tertinggi di Kementerian Agama, dia dipanggil sebagai saksi oleh KPK, 7 Agustus silam.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu diperiksa selama sekitar empat jam. Kepada pers, dia menolak menjabarkan materi pemeriksaan.
Yaqut hanya berkata, “bersedia kooperatif dan mematuhi proses hukum yang tengah berlangsung di KPK”.
Empat hari usai diperiksa sebagai saksi, KPK menerbitkan surat yang melarang Yaqut berpergian keluar negeri. (Imn)
